Ada Mobil Murah, Cadangan Minyak Bisa Habis Sebelum 12 Tahun

Organda terus menyerang lahirnya kebijakan mobil murah. Kali ini dari sisi energi. Ketua DPP Organda, Eka Sari Lorena mempertanyakan mobil murah yang disebut-sebut sebagai mobil hemat energi.

Dalam kacamatanya, mobil hemat energi adalah mobil yang tidak menggunakan BBM tapi menggunakan energi alternatif atau tenaga listrik. Nyatanya, mobil murah masih menggunakan BBM. Ini berkaitan dengan ketersediaan energi, khususnya minyak bumi. Cadangan minyak diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 12 tahun ke depan.


Namun, kata dia, cadangan minyak bisa habis sebelum waktunya seiring dengan makin banyaknya produksi mobil murah.

"Itu saya sudah diskusi dengan ahli minyak. Apa kita siap mengadakan bahan bakar alternatif?" katanya saat diskusi di Pasific Place, Jakarta, Rabu (9/10).

"Hemat energinya dimana? Saya juga bingung. Nanti juga pasti pakai BBM subsidi. Selama ini saja sudah salah, BBM subsidi bukan untuk orang bisa beli mobil. Sekarang banyak yang isi. BBM subsidi bukan untuk orang mampu (punya mobil)," katanya.

Otomatis, pemerintah bakal dirugikan. Kehadiran mobil murah diyakini bakal menambah beban subsidi pemerintah yang disebut akan tembus lebih dari Rp 220 triliun. "Mobil murah pakai BBM subsidi, nanti subsidi bisa Rp 220 triliun," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya menyadari bahwa tidak mungkin melarang masyarakat konsumen mobil murah untuk tidak membeli BBM bersubsidi. Padahal, dalam beberapa kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah telah meyakinkan bahwa kehadiran mobil murah ini akan menekan konsumsi BBM bersubsidi.

Kementerian Perindustrian mengatakan, tidak menutup kemungkinan konsumen mobil murah akan membeli BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah mustahil melakukan pelarangan pembelian BBM subsidi.

"Misalnya, mobil itu dipakai anak kita. Dikasih duit buat beli RON92, eh dia simpan sedikit buat beli gorengan gimana dong. Apa harus ditangkap polisi," kata Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kemenperin Budi Darmadi, di Nusa Dua, Bali.

Melihat hal ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi VII Satya W Yudha menilai lepas tangannya pemerintah atas konsekuensi tetap dipakainya BBM subsidi pada mobil murah merupakan sesuatu yang fatal.

"Pemerintah jangan main-main dengan kebijakan publik," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (8/10) malam.